Kabar BUMN - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyambut kinerja baik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Kinerja yang ditunjukkan adalah pembuatan Holding Ultra Mikro dan gebrakan tersebut dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.
Upaya pemerataan ekonomi melalui Holding Ultra Mikro ini sekaligus dapat mendorong Indonesia untuk mencapai inklusi keuangan. Keseriusan Indonesia dalam memulihkan sektor usaha Ultra Mikro dan UMKM ini dapat dilihat dari hadirnya inklusi keuangan UMKM dalam agenda prioritas G20.
Dalam forum kerja sama multilateral itu, perbankan menjadi motor dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius, mengatakan bahwa Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.
Dengan begitu, pelaku usaha ultra mikro bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga potensi untuk ‘naik kelas’ serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar.
“Upaya ini diharapkan dapat lebih melakukan pemerataan pembangunan dan juga kalau tingkat kemiskinan kita ini cukup masih tinggi apalagi sejalan dengan pandemi yaitu 17,76 persen,” kata Yulius.
Yulius menyebut Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini tercermin dari rasio gini Indonesia yang menyentuh 0,381 per September 2021. Angka ini sebenarnya mengalami perubahan dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,384.
Rasio ini sendiri merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi yang diinterpretasikan dalam skala 0-1. Tentunya perhitungan tersebut sudah sesuai dengan kaidah keuangan yang ditentukan oleh pemerintah.
Skor yang mendekati angka 0 menunjukan kemerataan ekonomi semakin membaik. Sebaliknya, jika mendekati angka 1, hal itu menunjukan kondisi ketimpangan ekonomi semakin tinggi.
“Adanya holding ultra mikro ini merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pembiayaan biaya yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas,” kata Yulius.
Yulius pun mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor formal agar akses pembiayaan lebih mudah didapat. Upaya ini, kata Yulius, dapat ditempuh dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar legalitas bisnis tercatat oleh pemerintah.
“Dengan pindahnya ke formal, maka mereka akan lebih mudah untuk dapat mengakses perbankan, dan tentunya formal dan informal kita butuh dari holding company untuk melakukan pembinaan dan lainnya,” kata Yulius.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa dengan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro ‘naik kelas’, ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal. Hal ini sejalan dengan potensi sektor ultra mikro tersebut dalam lanskap UMKM di Indonesia.
“Kita sering mendengar angka 64 juta unit usaha, kita juga sering mendengar 98 persen diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Saya mencoba untuk memetakan seberapa besar sesungguhnya ultra mikro, ternyata dari 98 persen itu 81,8 persen adalah ultra mikro,” kata Supari.
Maka dari itu, upaya BRI bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di Holding Ultra Mikro dapat memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak nasabah. Target ini juga tertuang dalam Visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.
