The Business 20 (B20) membentuk Task Force Energy, Sustainability & Climate guna memperkuat peran Indonesia sebagai Presidensi Group of Twenty (G20). Amanah yang diemban Gugus Tugas bidang energi ini adalah harus bergerak cepat untuk mewujudkan program yang dapat berkontribusi bagi kesuksesan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 mendatang. Berbagai kegiatan digelar untuk mewujudkan langkah tersebut, salah satunya dengan menyelenggarakan Stakeholder Consultation Task Force Energy, Sustainability, & Climate Business Entities, Associations, & Think-Tank pada Selasa (18/1) lalu. 24 entitas bisnis dan asosiasi mengikuti diskusi konsultatif yang diselenggarakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini, dengan tujuan untuk menggali informasi dan menyerap aspirasi pemangku kepentingan di sektor energi. Kegiatan serupa sebelumnya juga pernah diselenggarakan bersama peserta dari pemerintahan pada 28 Desember 2021 lalu. Adapun tiga topik dipilih untuk diangkat pada kegiatan kali ini, yaitu Accelerate The Transition to Sustainable Energy Use (Percepatan Transisi untuk Energi Berkelanjutan), Ensure a Just and Orderly Transition (Memastikan Transisi yang Tepat dan Berkeadilan) dan Addressing Energy Poverty (Penanganan Keterjangkauan Energi). Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina, yang juga menjadi Chair B20 Task Force Energy, Sustainability & Climate menjelaskan tujuan dibentuknya B20 adalah untuk mendukung seluruh kebijakan yang akan dihasilkan dari G20. Peran B20 menjadi penting karena membahas tentang isu energi yang terjadi saat ini dan menjadi salah satu fokus dari G20. "Presiden mengatakan ada tiga hal yang akan menjadi fokus G20 maupun B20 ini. Pertama, penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, transformasi berbasis digital. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan. Jadi taskforce ini menjadi salah satu taskforce yang strategis untuk bersama-sama menghasilkan policy recommendation," jelas Nicke. Nicke juga menuturkan mengenai teknologi yang diperlukan untuk mengelola Sumber Daya Energi di Indonesia yang melimpah untuk diproses menjadi energi yang ramah lingkungan, sebab hal tersebut merupakan isu kritikal dalam peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Termasuk menyangkut pendanaan yang saat ini sudah tersedia green funding dalam rangka pengembangan EBT. Lebih lanjut Nicke mengatakan, yang harus dilakukan saat ini adalah membuat program yang bisa menyeimbangkan hal-hal tersebut, agar target pemerintah untuk net-zero emissions di tahun 2060 tercapai.  "Ini tugas kita bersama untuk merumuskannya. Karena selain inovasi, kolaborasi dengan negara-negara maju yang mereka sendiri mengalokasikan sebagian dana untuk pengembangan renewable energy dan mendorong transisi energi di negara berkembang, ini pun harus kita bahas," ucap Nicke. Sementara itu, Deputy Chair Task Force Energy, Sustainability & Climate, Agung Wicaksono menuturkan, kegiatan stakeholder consultation ini penting untuk dapat memperkaya input Policy Recommendation dari pelaku usaha/lembaga sektor energi & industri. "Diharapkan isu-isu prioritas yang dibawa oleh Task Force Force Energy, Sustainability, & Climate B20 telah mewakili aspirasi dari pelaku usaha/lembaga sektor energi & industry di Indonesia. Kami berharap hasil diskusi ini dapat memberikan rekomendasi yang konkrit, representative, dan actionable yang dapat secara langsung diadopsi oleh pelaku usaha di negara G20," harap Agung. Melalui kegiatan ini, masukan-masukan didapatkan untuk menjadi poin penting dalam memastikan energi transisi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha. Beberapa diantaranya terkait kesiapan infrastruktur dan SDM, dukungan pendanaan, hingga konsistensi kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk menyediakan energi yang dapat diakses secara luas dan dengan harga yang kompetitif.