Kemenhut dan Pertamina Foundation Jalin Kerja Sama Strategis Optimalkan Kawasan Hutan

Kabar BUMN - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation) tentang Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Kerja sama ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) disaksikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki di Ruang Rapat Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (14/01/2026).

MoU kerja sama mencakup bidang pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca Juga: Proyek Infrastruktur Energi Kilang Balikpapan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan UMKM Lokal

Dalam sambutannya, Wamenhut Rohmat Marzuki menekankan, momentum ini merupakan inovasi dalam tata kelola kehutanan yang kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan bencana ekologis.

“Kebijakan kehutanan nasional saat ini menuntut perubahan paradigma: dari pengelolaan hutan yang reaktif menjadi pengelolaan hutan yang preventif, adaptif, dan resilien terhadap risiko bencana,” ujar Rohmat.

Ia menambahkan, KHDTK diharapkan menjadi Center of Excellence atau unit unggulan yang menyiapkan SDM kompeten serta menjadi model pengembangan teknologi dan kebijakan.

Baca Juga: KAI Bandara Yogyakarta Bukukan 2,8 Juta Penumpang Sepanjang 2025, Tumbuh Konsisten

Melalui sinergi ini, BP2SDM bersama-sama dengan Yayasan Pertamina menyiapkan beberapa lokasi KHDTK untuk dikembangkan untuk melakukan beberapa kegiatan.

Antara lain: rehabilitasi lahan kritis, penguatan kapasitas masyarakat sekitar hutan, serta integrasi ketahanan pangan dan energi berbasis kehutanan.

Langkah ini juga sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025–2029 serta agenda nasional pengendalian perubahan iklim.

Baca Juga: Pertamina Zona 4 Catat Produksi Minyak 27.643 BOPD Sepanjang 2025

Mengingat lebih dari 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, optimalisasi fungsi hutan sebagai penyangga sistem hidrologi menjadi prioritas utama.

Pemerintah berharap Nota Kesepahaman ini tidak hanya menjadi kegiatan simbolik, tetapi berkembang menjadi platform inovasi jangka panjang untuk pendidikan kehutanan yang dapat direplikasi secara nasional demi keberlanjutan hutan Indonesia.***