Kabar BUMN - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan dua lembaga untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi di lingkungan perusahaan.
Pertama, Pelindo melakukan kerja sama dengan Ombudsman RI melalui penandatangan nota kesepahaman, dilansir Kabarbumn.com dari pelindo.co.id.
Kedua, Pelindo dengan Transparency Internasional Indonesia (TII) melalui penandatangan kerja sama (PKS) menjaga lingkungan pelabuhan.
Baca Juga: Pertamina Ambil Bagian dari Kunjungan Bersejarah Presiden Jokowi ke Afrika
Kedua kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat integritas, transparansi, dan praktik bisnis yang sehat di seluruh wilayah pelabuhan.
Selain itu, kerja sama ini juga menunjukkan komitmen kuat para pihak dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan meningkatkan transparansi dalam operasi di seluruh lingkungan pelabuhan.
“Salah satu tantangan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi adalah hambatan manajemen tata kelola, sehingga perlu menjadi fokus perhatian," kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.
Baca Juga: Sucofindo Dukung KLHK Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Melalui Layanan Green Generation
"Bagaimana pemenuhan standar berupa Tata Kelola dalam penyelenggaraan publik yang terukur dan dibangun secara terpadu,” tambahnya.
Nota kesepahaman antara Pelindo dan Ombudsman menjadi landasan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pelindo.
Di dalamnya terdapat klausul mengenai upaya pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan masyarakat, permintaan atau pertukaran informasi dan data, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Baca Juga: Gigi Tidak Berlubang, Kenapa Sering Sakit dan Ngilu, Ya? Ini Jawabannya
Selain itu, kedua pihak juga sepakat melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi program antikorupsi yang dikerjakan bersama.
Sedangkan perjanjian kerjasama antara Pelindo dan TII menetapkan fokus pada penguatan transparansi dan antikorupsi di lingkungan Pelindo.