“Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Polri untuk memberikan pengecualian pembatasan angkutan barang khususnya barang-barang pokok termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) pada periode pembatasan angkutan barang Nataru 2023/2024,” tambahnya.
Baca Juga: Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Dorong Penggunaan Transportasi Massal
Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose merasa terhormat dan menyambut hangat kunjungan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Direktur Utama atau Direksi yang mewakili berbagai BUMN di PT Pindad.
Abraham Mose juga menjelaskan profil singkat PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri yang bergerak di bidang manufaktur alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan produk komersial.
“PT Pindad terletak di 2 lokasi, yaitu di Bandung di posisi kita saat ini dan di Turen, Malang. Untuk di Bandung kami memproduksi produk hankam dan industrial, sedangkan untuk di Turen difokuskan untuk munisi baik munisi kaliber kecil maupun kaliber besar. Sebagai industri pertahanan dalam negeri, kami fokus untuk mewujudkan kemandirian dan keberdaulatan Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan alpalhankam dalam negeri,” jelas Abraham Mose.
Dalam paparannya, Abraham Mose menjelaskan bahwa situasi global saat ini sedang tidak baik-baik saja, terlebih dengan konflik Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel.
Peningkatan ketegangan global juga memberikan dampak untuk Industri Pertahanan termasuk keterbatasan material atau komponen hingga dampak dalam perekonomian.
Menanggapi berbagai dinamika global tersebut, PT Pindad melakukan berbagai langkah antara lain membangun ekosistem rantai pasok dalam negeri, memperkuat hubungan dengan perbankan untuk ketersediaan modal, meningkatkan kualitas produk dan target delivery time serta membangun kemitraan strategis dengan key supplier.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan berbagai paparan oleh Direktur Utama atau Direksi yang mewakili berbagai BUMN, yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, PT Sang Hyang Seri dan Perum Bulog.
Baca Juga: Terjadi Peningkatan Jumlah Pengguna Jasa LRT Jabodebek, Ini Penyebabnya
Komisi VI DPR RI mengapresiasi atas berbagai langkah dan paparan yang telah disampaikan.
Setelah sesi paparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab serta ramah tamah.