Kabar BUMN - Kunjungan resmi dilakukan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, beserta jajarannya ke PT Pindad pada Rabu, 7 Mei 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Auditorium PT Pindad, Bandung, dan diterima langsung oleh VP Rantai Pasok PT Pindad.
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap produk-produk PT Pindad yang telah masuk ke dalam sistem e-katalog, sebuah platform pengadaan barang dan jasa yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia.
Baca Juga: Laga Persahabatan Voli DAHANA dan GreenTeams, Jalin Keakraban dan Sinergi Positif
Melalui sistem ini, Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah dapat memperoleh barang dan jasa secara efisien, transparan, dan praktis.
VP Rantai Pasok PT Pindad, Muchsin Anwar, mewakili Direktur Utama yang berhalangan hadir, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran jajaran direksi.
Dalam sambutannya, ia menuturkan bahwa PT Pindad tidak hanya memproduksi alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam), namun juga telah menghadirkan produk-produk industri non alpalhankam yang telah terdaftar dalam e-katalog.
Baca Juga: Diskon 50% Tambah Daya PLN Hadir Lagi, Spesial Hari Kebangkitan Nasional!
“PT Pindad memproduksi berbagai produk alpalhankam, baik senjata, amunisi hingga kendaraan khusus."
"Kami juga memiliki lini produk non alpalhankam, yaitu produk industrial seperti excavator. Kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional melalui produk kami.” jelas Muchsin Anwar.
Hendrar Prihadi selaku Kepala LKPP mengungkapkan rasa bangganya dapat hadir secara langsung di PT Pindad.
Baca Juga: Patung Buddha Tidur Mojokerto: Ikon Religi yang Megah dan Sarat Makna, Terbesar di Asia Tenggara
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya PT Pindad dalam meningkatkan pemasaran produk non alpalhankam melalui platform e-katalog agar lebih dikenal dan digunakan oleh instansi pemerintahan di seluruh Indonesia.
“Tugas kami memastikan supaya produk non alpalhankam PT Pindad dapat dibeli Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dengan cepat kemudian bermanfaat untuk masyarakat."