Kabar BUMN – PT TIMAH Tbk menerima kunjungan khusus dari Komisi XII DPR RI terkait tata kelola timah dan Harga Patokan Mineral (HPM), yang berlangsung di Griya Timah Pangkalpinang pada Kamis (12 Februari 2026).
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, beserta anggota komisi, dan disambut langsung oleh Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Harry Budi Sidharta.
Turut hadir pula Direktur Pengembangan Usaha Mineral Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, serta Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, Harwendro.
Baca Juga: Buruan Lamar! Program Magang Admin PT Len Industri Tutup 27 Februari 2026
Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Harry Budi Sidharta, memaparkan konsep “Timah untuk Rakyat” yang akan dijalankan perusahaan, inisiatif transformasi, rencana kerja, dan dukungan yang dibutuhkan dari Komisi XII DPR RI.
Bambang Patijaya menekankan bahwa kunjungan ini bagian dari fungsi pengawasan Komisi XII dan bertujuan mendorong percepatan penetapan HPM untuk timah.
“Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI, sekaligus mendorong percepatan penyusunan Harga Patokan Mineral (HPM) sebagai upaya menciptakan tata kelola timah yang sehat dan adil. Salah satu aspek terpenting adalah adanya aturan main yang jelas, termasuk pelaksanaan HPM,” ujar Bambang Patijaya.
Baca Juga: Struktur Keuangan Kian Kokoh, Bank Mandiri Tegaskan Dukungan Nyata bagi Agenda Nasional
Bambang menjelaskan bahwa HPM akan menjadi acuan bersama bagi pelaku usaha pertambangan timah, baik PT TIMAH Tbk sebagai BUMN maupun perusahaan swasta, sehingga tidak ada lagi disparitas harga.
“Kami telah menekankan kepada Direktur Pengembangan Usaha Mineral Kementerian ESDM untuk segera menuntaskan HPM."
"Bahkan, hal ini telah dibahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan metode campuran untuk merumuskan harga yang mencerminkan rasa keadilan sekaligus sesuai dengan aspek regulasi,” tambahnya.
Baca Juga: Mengapa 14 Februari Diperingati sebagai Hari Valentine?
Beberapa variabel yang dipertimbangkan dalam penentuan HPM antara lain biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya bahan bakar.
“HPM adalah bagian dari upaya peningkatan tata kelola timah. Dengan ini, diharapkan tidak ada disparitas harga, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh harga timah, dan BUMN juga memiliki kepastian pasokan,” jelas Bambang.