Perhutani Memborong 4 Penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2023

Kabar BUMN - Perum Perhutani memperoleh empat penghargaan dalam ajang Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Award 2023.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu (30/8).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasi terhadap keunggulan dalam tata kelola dan manajemen risikonya.

Baca Juga: Dapat Kunjungan dari Siswa TK Tunas Rimba, Perhutani Coba Kenalkan Hutan Sejak Usia Dini

Perum Perhutani mendapatkan penghargaan sebagai “The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2023 (Agro Industries)” dan “The Best Board of Director 2023 (Agro Industries)”.

Serta penghargaan bagi Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro sebagai “The Best CEO GRC Excellence 2023” dan penghargaan untuk Direktur Keuangan Perum Perhutani sebagai “The Best GRC Women Leader 2023”.

Penghargaan diserahkan Ketua Dewan Juri GRC & Performance Excellence Award 2023 Dewi Hanggraeni kepada Direktur Keuangan Perum Perhutani Dewi Fitrianingrum.

Baca Juga: Atas Kontribusinya pada Koperasi, Kepala Perhutani Divre Janten Diberi Penghargaan oleh Dekopin

Di kesempatan itu, Dewi Fitrianingrum menyampaikan, Perhutani merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas perhargaan yang diberikan.

“Kami melihat ini merupakan apresiasi atas komitmen manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik di Perhutani,” jelasnya.

GRC & Performance Excellence Award 2023 didukung para pakar dan profesional di bidang tata kelola, manajemen strategis, finansial, perbankan, asuransi, ICT, serta riset dan inovasi.

Baca Juga: Gelar Kegiatan Reboisasi, Perhutani Ajak Stakeholder Jaga Kelestarian Hutan dan Sumber Air

Selain itu, ajang ini juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga kompeten di bidangnya seperti Open Compliance and Ethics Group (OCEG – USA) dengan 60 ribu anggota seluruh dunia.

Bekerja sama juga dengan FMR (Forum Manajemen Risiko BUMN) yang beranggotakan seluruh BUMN dan anak perusahaan BUMN serta Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).***