Perkuat Standar Integritas, ITDC Pertahankan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016

Kabar BUMN - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau In Journey Tourism Development Corporation (ITDC) terus melakukan  peningkatan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Tahun ini ITDC melaksanakan Audit Resertifikasi (Sertifikasi Ulang) dan meraih sertifikasi ISO 37001: 2016.

Proses ini telah melalui sertifikasi dan penilaian kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Baca Juga: DAHANA Adakan Audit Internal SMKP Tahun 2023 di Site JBRM, Bentuk Komitmen Terhadap Keselamatan Pekerja dan Lingkungan

Sejak tahun 2020, ITDC telah menerima sertifikasi sebagai perusahaan yang menerapkan SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Hal ini ditandai dengan menurunnya temuan atau rekomendasi perbaikan internal dan eksternal auditor SMAP selama 1 siklus Sertifikasi SMAP.

Dalam rangkaian kegiatan Resertifikasi tahun ini, ITDC telah melakukan berbagai langkah.

Baca Juga: Pelindo Solusi Logistik Dorong Penguatan Sistem Manajemen Audit Berbasis Digital

Yakni Training SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Training ISO 19011:2018 Audit Sistem Manajemen, Review Kebijakan, Pedoman, Komitmen, dan Dokumen SMAP ITDC.

Kemudian, melakukan sosialisasi SMAP kepada internal dan pihak eksternal ITDC, Survei Indeks Persepsi Pemahaman SMAP.

Lalu, melakukan audit internal dan tinjauan kepada Manajemen Puncak, Fungsi Kepatuhan serta Dewan Pengarah.

“Tujuan dilaksanakannya Resertifikasi SNI ISO 37001:2016 ini adalah untuk memastikan ITDC tetap konsisten terhadap kebijakan anti penyuapan sesuai standar SNI ISO 37001:2016 SMAP, serta menjaga kepercayaan publik dan stakeholders terhadap pelayanan ITDC yang transparan," ujar Direktur Human Capital & Legal Compliance, Wenda Ramadya Nabiel.

Baca Juga: PT ITDC Nusantara Utilitas Memimpin Konstruksi Jaringan Distribusi Pipa Gas Alam di Kawasan The Nusa Dua

Manajemen ITDC berkomitmen untuk menjalankan prinsip zero tolerance terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan.