Komitmen Perkuat Tata Kelola Perusahaan yang Baik, ID FOOD dan Anak Perusahaan Dukung Proses Bersih-Bersih BUMN

Kabar BUMN - Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Holding BUMN Pangan ID FOOD berikut semua entitas bisnisnya senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk itu, ID FOOD aktif menjalin kemitraan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung guna menciptakan Good Corporate Governance (GCG) serta integritas di setiap lini bisnis pangan.

VP Sekretaris Korporasi ID FOOD, Yosdian Adi Pramono, mengatakan hal tersebut melalui keterangannya, di Jakarta pada Kamis (30/5/2024).

Baca Juga: PT Sang Hyang Seri Bersama ID FOOD Group Gelar Program TJSL di Lumbung Pangan Sukamandi: Dukung Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan

Menurutnya, kolaborasi ID FOOD dengan BPKP dilaksanakan terkait Mitigasi Fraud Risk pada BUMN dalam Kerangka Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

“Kerja sama bersama BPKP ini sangat strategis dalam memastikan proses bisnis pangan ID FOOD berjalan on the track karena memitigasi risiko fraud sejak awal.

"Langkah preventif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang maksimal bagi penguatan sektor pangan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Perkuat Digitalisasi Rantai Pasok, ID FOOD Jaga Ketahanan Pangan Asia Tenggara

Selain bersama BPKP, tambah Yosdian, ID FOOD juga telah menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI.

Kerja sama tersebut yang berkaitan dengan kolaborasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Melalui kerja sama ini diharapkan tugas dan fungsi ID FOOD dalam menjaga ketahanan pangan, membangun inklusifitas, dan meningkatkan skala bisnis dapat berjalan lebih optimal karena mendapat pendampingan dan panduan dari institusi yang kredibel.

Baca Juga: Tetapkan Direktur Utama dan Jajaran Direksi, Kementerian BUMN Lakukan Perubahan Susunan Direksi ID FOOD

Kerja sama antara ID FOOD dan Jamdatun, tambahnya, meliputi bantuan, pertimbangan, pendapat, dan pendampingan hukum di bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara.

Sinergi ini juga dapat membantu upaya perseroan dalam menyosialisasikan aspek-aspek hukum perdata kepada para mitra pelaku usaha pangan, serta memberi input dan masukan kepada manajemen di semua lini agar konsisten menjalankan aktivitas bisnis sesuai asas tata kelola perusahaan yang baik.