DPR: PMN saat Ini dari Keuntungan BUMN (Dividen), Dulu dari Utang Negara

Kabar BUMN - Komisi VI DPR dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan rapat kerja pada hari Rabu (10/7/2024) malam.

Pimpinan rapat, Sarmuji mengatakan bahwa rapat kali ini akan mengambil keputusan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025.

"Kita sudah rapat dan debat cukup panjang serta mendalami masalah-masalah yang di BUMN, tiba saatnya kita akan ambil keputusan pada malam ini," ujar Sarmuji.

Baca Juga: 5 Lokasi Fungsional yang Bisa Menjadi Tempat Istirahat Sejenak dan Swafoto di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta

Sebelum mengambil keputusan, Sarmuji mengatakan terdapat hal yang positif dalam kinerja BUMN untuk beberapa tahun terakhir.

Ia mengatakan, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Ada satu hal menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam lima tahun terakhir," ucapnya.

Baca Juga: Campaign “Bringing Holiday Smiles to Everyone” Bawa Keceriaan Liburan Sekolah Anak di The Nusa Dua dan The Mandalika

Wakil Ketua Komisi VI itu menyebut PMN di era terdahulu biasanya berasal dari utang luar negeri.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pada BUMN era Erick Thohir.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji.

Baca Juga: Dasarnya Sama-sama Es yang Diserut, Isi dan Tambahannya Saja yang Berbeda, Pastinya Semuanya Manis Menyegarkan

Sarmuji menyebut nilai dividen saat ini bahkan lebih besar dari PMN yang diterima BUMN.

Sarmuji menyampaikan total dividen mulai 2020 sampai 2024 sebanyak Rp 279,8 triliun, sedangkan sebaran PMN tunai pada 2020 sampai 2024 sebesar Rp 217,9 triliun.***