Komisi VI DPR Dukung Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Merak Demi Layanan Publik yang Lebih Baik

Kabar BUMN – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi VI DPR RI di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak pada Kamis (17/7).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi serta rencana pengembangan pelabuhan sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas transportasi publik agar lebih aman, nyaman, dan efisien.

Sebanyak 19 anggota Komisi VI DPR RI hadir dalam kegiatan tersebut dan dipimpin oleh H.M. Nasim Khan dari Fraksi PKB.

Baca Juga: Telkomsigma Perkuat Transformasi Digital Industri Lewat Solusi Generative AI yang Aman

Mereka turut didampingi oleh Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Endra Gunawan.

Dalam pertemuan ini, Komisi VI menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan infrastruktur Pelabuhan Merak, mengingat pelabuhan ini memiliki peran penting sebagai simpul konektivitas nasional antara Pulau Jawa dan Sumatra.

“Komisi VI hadir tidak hanya untuk menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik oleh BUMN. ASDP punya peran strategis dalam menjaga mobilitas dan kelancaran logistik nasional, dan kami mendukung penuh pengembangannya,” tegas Nasim.

Baca Juga: Inisiatif Pelatihan Sasirangan Dorong Ekonomi Kreatif di Desa Masukau

Endra Gunawan mengungkapkan bahwa Pelabuhan Merak saat ini menghadapi tantangan operasional yang cukup besar.

Setiap tahunnya, pelabuhan ini melayani lebih dari 20 juta penumpang dan 5,2 juta kendaraan, yang merupakan 56% dari total trafik nasional ASDP.

Volume ini meningkat signifikan pada masa puncak seperti saat Lebaran dan Natal-Tahun Baru. “Padahal kapasitas pelabuhan belum ideal untuk beban sebesar itu,” ujar Endra.

Baca Juga: Bahaya Mengonsumsi Kentang Bertunas dan Berwarna Hijau: Ini Penjelasannya

Heru Widodo selaku Direktur Utama ASDP menjelaskan bahwa pada musim arus mudik, trafik kendaraan bisa menembus angka 40 ribu unit per hari.

Yang menjadi persoalan adalah sekitar 30% dari jumlah tersebut belum memiliki tiket saat tiba di pelabuhan.