Erick Thohir Paparkan RKA 2026, Tegaskan Transformasi Kementerian BUMN sebagai Regulator Strategis

Kabar BUMN – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian BUMN tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Erick menegaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian BUMN tengah menjalankan transformasi besar untuk memperkuat peran strategisnya, khususnya sebagai regulator yang merumuskan kebijakan berorientasi pada kontribusi BUMN dan penguatan ekonomi nasional.

"Kementerian BUMN juga diharapkan menjadi katalisator untuk regulasi terkait BUMN dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah," ujar Erick.

Baca Juga: Nabati Group dan Bank Mandiri Bertumbuh Bersama dari Bandung Menembus Pasar Global

Dalam paparannya, Erick menegaskan peran Kementerian BUMN tidak hanya sebatas regulator, tetapi juga pengawas.

Pengawasan tersebut mencakup pemantauan risiko portofolio dan audit kepatuhan berbasis regulasi.

Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan memastikan setiap prioritas BUMN tetap sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan kepentingan negara.

Baca Juga: 75 Anak di Kabupaten PALI Ikuti Khitanan Massal, Elnusa Tebar Kebaikan Lewat Program Sehati

"Kami juga sebagai pemegang saham seri A dan Perum memastikan kesempurnaan strategi antara portofolio BUMN yang dikelola Danantara terhadap program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto," tambah Erick.

Erick turut mengumumkan bahwa Kementerian BUMN memperoleh pagu anggaran 2026 sebesar Rp 280 miliar, yang akan dialokasikan untuk berbagai fungsi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

"Kalau kita lihat dari empat tahun terakhir yaitu kami berhasil menyerap rata-rata 96 persen," tegasnya.

Baca Juga: 200 Tahun Perang Diponegoro, Pameran NYALA Dibuka di Galeri Nasional Indonesia hingga 15 September

Transformasi Kementerian BUMN ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola BUMN, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sekaligus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga di era kepemimpinan Presiden Prabowo.***