"Indikator yurisdiksi brkelanjutan adalah alat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ini kepada dunia, dan untuk membantu kabupaten di Indonesia menyadari manfaat yang datang dari peningkatan komitmen mereka terhadap keberlanjutan."
Pendekatan yurisdiksi berkelanjutan adalah inisiatif nasional untuk melacak, menunjukkan, dan mendorong kemajuan kabupaten terhadap keberlanjutan di Indonesia."Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk mendukung kabupaten melalui kebijakan yang ditargetkan dan bantuan keuangan untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan kita bersama," imbuhnya.
Prinsipnya adalah seperangkat indikator yang mengukur produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten.
Indikator tersebut dikembangkan melalui proses multipihak yang didukung oleh Uni Eropa dan European Forest Institute melalui proyek KAMI, dan dikelompokkan dalam empat pilar: lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola.
Untuk setiap indikator, data dikumpulkan dari kementerian dan kabupaten untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan nasional menuju keberlanjutan.
Direktur Utama Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono mengatakan platform data SJI akan memberikan jaminan bahwa daerah telah atau sedang menuju pemenuhan standar keberlanjutan melalui penyediaan data yang konkret.
“Pendekatan berbasis data akan menguntungkan semua pelaku di sepanjang rantai pasokan kelapa sawit, mulai dari membantu petani menunjukkan bahwa kelapa sawit mereka berasal dari lokasi bebas deforestasi, hingga membantu perusahaan pengimpor mengakses informasi penting untuk pemeriksaan uji tuntas mereka."
"Ketika data yang jelas dan andal tersedia melalui platform seperti SJI, audiens domestik dan internasional dapat yakin bahwa kemajuan kabupaten di Indonesia menuju keberlanjutan didukung oleh bukti," kata Haris.