“Kedua, organisasi BUMN terlalu besar dan tidak fokus. Ketiga, tidak ada satu nilai yang mengikat," ujar Erick.
Setelah itu, Erick memperluas cakupan transformasi BUMN yang sangat layak dibilang besar-besaran.
Langkah pertama, dia memangkas birokrasi di Kementerian BUMN dengan membuat perubahan tata kelola yang signifikan dan dinilai lebih efisien.
Erick membentuk tim di bawahnya berdasarkan pola kerja korporasi yang memudahkan koordinasi antara BUMN dengan Kementerian BUMN sebagai pembinanya.
Pembagian timnya pun jelas, yaitu Tim Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Tim Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Tim Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi.
Pengelolaan portofolio BUMN sejak tahun 2019 tidak lagi dilakukan di bawah Deputi melainkan dipegang langsung oleh Wakil Menteri BUMN yang terbagi atas dua belas kluster.
Baca Juga: PELNI Raih Penghargaan di Ajang 5th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2023
Proyek Strategis
Dalam rangka mewujudkan less bureaucracy, Erick Thohir juga menyederhanakan peraturan menteri yang mengatur tata kelola BUMN dari semula 45 peraturan menjadi hanya 3 peraturan.
Terobosan dalam melakukan simplifikasi dan penataan regulasi peraturan Menteri BUMN ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap memiliki
landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian (prudent).
Penataan regulasi dan simplifikasi peraturan ini juga diharapkan menjadi daya dorong percepatan BUMN dalam bersaing dengan dilandasi aturan main yang jelas pada skala nasional dan internasional.
Sebagai wujud tingginya concern dalam memperkuat tata kelola BUMN, Erick juga melakukan reformasi standar manajemen risiko untuk seluruh BUMN dengan pemetaan BUMN berdasarkan kategori BUMN, ukuran dan kompleksitas masing-masing BUMN.
Pengelompokan juga didasari atas kewajiban pemenuhan syarat Organ Pengelola Risiko berdasarkan kategori dan klasifikasi risiko BUMN.