Untuk penyebarluasan informasi, InJourney melakukan berbagai terobosan dengan menyesuaikan tren saat ini. Prosesnya antara lain dilakukan dengan optimalisasi website dan media sosial.
Sebagai Holding pariwisata dan pendukung, InJourney banyak memproduksi konten-konten kreatif untuk memperkenalkan brand perusahaan yang tergolong baru.
Konten terkait keterbukaan informasi juga dibuat, di antaranya terkait profil PPID, laporan keuangan, laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tata cara permintaan informasi, alasan pengajuan keberatan, serta perkembangan program-program terkini perusahaan beserta member holding.
InJourney juga telah banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung penyebaran informasi terkait event hingga perkembangan kinerja perusahaan.
Baca Juga: Pengilon, Healthy Food Restaurant di Yogyakarta dengan Nuansa Tropis
Kolaborasi dilakukan dengan media, influencer atau public figure, instansi pemerintahan dan swasta, serta member holding InJourney.
“Penghargaan ini merupakan buah dari proses transformasi yang dilakukan InJourney Group yang secara kolaboratif bersama dengan member holding berusaha memberikan upaya terbaiknya sehingga InJourney bisa menjadi BUMN yang sehat, transparan, dan akuntabel,” kata Herdy.
Pada hari Selasa, 19 Desember 2023, KIP memberikan penghargaan kepada Lembaga Publik yang berhasil meraih prestasi dalam hal keterbukaan informasi.
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menyebutkan, kegiatan monitoring & evaluation (monev) dilakukan kepada 369 badan publik terdiri dari kementerian, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik.
Dari 369 badan publik yang dinilai, sebanyak 139 atau 37,7% masuk ke dalam kategori Informatif. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 122 dari dari 372 lembaga publik, sekaligus melampaui target RPJMN yakni 90 badan publik masuk ke dalam kategori “Informatif”.
Sisanya adalah badan publik Menuju Informatif (43), Cukup Informatif (13), Kurang Informatif (27), dan Tidak Informatif (147).
Baca Juga: Kimia Farma Diagnostika Gelar RUPSLB, Berikut Susunan Pengurus Perseroan yang Baru
“Hasil pemeringkatan bukan hanya dimaknai sebagai kontestasi tapi juga harus kita maknai sebagai tolok ukur, implementasi, keterbukaan informasi di Indonesia,” kata Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.