Dimulai dari tahun 2021, saat ini Holding Ultra Mikro telah masuk tahun ketiga yang salah satu inisiatifnya berfokus pada pemberdayaan berskala penuh.
Baca Juga: BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jamaah Haji 2024
“Dilihat dari performa keuangan BRI Mikro dan Ultra Mikro di Q1 2024 telah mencapai 617,9 T dengan jumlah debitur sebanyak 36,8 juta,” imbuh Supari.
Dengan kehadiran Holding Ultra Mikro, pertumbuhan nasabah Mekaar telah mencapai 15 juta nasabah di 2023. Sebanyak 1,3 juta nasabah PNM Mekaar juga telah berhasil naik kelas ke BRI dan Pegadaian.
Peran Holding Ultra Mikro dalam Pemberdayaan Perempuan
Sinergi Holding Ultra Mikro pada Q1 2024 telah menumbuhkan 16.404.300 nasabah PNM Mekaar dan terdapat pembukaan rekening Simpedes UMi, sebanyak 199.988.
Baca Juga: PNM Tingkatkan Kompetensi Nasabah Melalui Pelatihan Batik Ecoprint
Ketua kelompok PNM Mekaar juga sudah mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi Agen BRILink Mekaar.
Lalu sebanyak 4.843 nasabah sudah membuka tabungan emas dari Pegadaian dan integrasi melalui aplikasi juga sudah mempermudah sebanyak 7.961.136 nasabah yang melakukan pembukaan simpedes UMI melalui aplikasi Mekaar DIGI.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menekankan fungsi PNM dalam mereaktualisasi budaya bangsa dalam hal gotong-royong.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bangga, Puji Produk Nasabah PNM Mekaar yang Tembus Pasar Luar Negeri
Budaya ini menjadi dasar gerak PNM dalam membentuk kelompok produk yang disebut dengen Pertemuan Kelompok Mingguan (PNM).
“Sampai dengan Desember 2023, nasabah aktif PNM Mekaar yang kami dampingi sudah mencapai 15,1 Juta nasabah. Angka tersebut tumbuh 9,42% year on year jika dibandingkan dengan Desember tahun 2022,” papar Arief.
Dari sisi jumlah penyaluran pembiayaan, PNM telah menyalurkan sebesar Rp71,2 triliun per 31 Desember 2023. Sementara untuk jumlah pembiayaan aktif sebanyak 15,1 juta nasabah.
Baca Juga: Kilas 2023: PNM Ajak Pelaku Usaha Ultra Mikro Lengkapi Dokumen Pendukung Usaha
Jumlah kantor layanan pada periode tersebut tercatat sebanyak 4.552 kantor dengan cakupan wilayah pembiayaan 35 provinsi, 435 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan.