"Dalam konteks ekonomi hijau, kita harus memperkuat industri hilir dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, seperti menggunakan teknologi pengolahan terbaru yang mengurangi jejak karbon," imbuhnya.
Baca Juga: PGE dan PLN IP Percepat Transisi Energi dan Optimalkan Pemanfaatan Panas Bumi
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh melakukan transisi energi dan mendukung Pemerintah mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
“Kami melakukan perjuangan transisi energi bukan karena ada perjanjian internasional, kami melakukannya karena betul-betul peduli untuk menjaga bumi dan menghadirkan masa depan yang lebih baik,” pungkas Darmawan.
Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar menyampaikan bahwa PLN telah menjalankan berbagai inisiatif dalam melakukan transisi energi.
Baca Juga: Tembus Rp487 Triliun, Pendapatan PLN Ditopang Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik
Bersama Pemerintah, PLN telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang paling hijau sepanjang sejarah dengan mayoritas penambahan kapasitas pembangkit hingga tahun 2030 akan berasal dari EBT, yaitu sebesar 51,6% (21 GW).
Beberapa langkah nyata lain yang telah dilakukan PLN adalah mengganti 800 Megawatt (MW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan pembangkit gas, menghapus 13 GW PLTU dan menggantikan 1,8 GW PLTU dengan pembangkit EBT sebagai baseload.
Bahkan, 1,3 GW PLTU yang sudah dalam pipeline dan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) juga telah dibatalkan.
“Langkah-langkah ini dilakukan PLN untuk bisa mengurangi emisi dari sektor pembangkitan.
"Kami berencana untuk memberikan lebih banyak ruang bagi EBT untuk masuk ke dalam sistem kelistrikan,” ujar Suroso.
Ke depan, Pemerintah bersama PLN telah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) guna memfasilitasi penambahan kapasitas pembangkit yang 75% akan berbasis EBT dan 25% berbasis gas hingga tahun 2040.