rilis-bumn

Pertamina Patra Niaga Perluas Pendataan QR Code Pertalite

Selasa, 23 Juli 2024 | 07:30 WIB
Pertamina Patra Niaga perluas wilayah pendataan QR Code kendaraan roda 4 agar subsidi tepat untuk produk pertalite. (Dok. Pertamina Patra Niaga)

Kabar BUMN – Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan subsidi tepat sasaran.

Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina Patra Niaga adalah dengan melakukan pendataan QR Code untuk kendaraan roda empat.

Pendataan ini terus diperluas di berbagai wilayah di Indonesia secara bertahap.

Baca Juga: GIIAS 2024, Ajang Pertamina Patra Niaga Menunjukkan Komitmennya Mendukung Era Energi Bersih

Per Juli 2023, pendataan QR Code ini telah mencakup 41 kota/kabupaten dan terus diperluas.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Bawa Transisi Energi “Hijau” di GIIAS 2024

Hal ini mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali.

"Kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya.

Baca Juga: Inspeksi Mendadak, Pemko Lhokseumawe dan Pertamina Patra Niaga Sumbagut Pastikan Penyaluran LPG Subsidi Tepat Sasaran

"Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” terang Heppy.

Heppy menjelaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Halaman:

Tags

Terkini