Namun, baru sekitar 2,6 GW atau 11% dari sumber daya yang sudah dikembangkan. Padahal, untuk mencapai target kapasitas 10,5 GW pada 2035 sesuai dengan target bauran energi nasional, dibutuhkan penambahan kapasitas 700-800 MW setiap tahun. Tantangan utamanya adalah keekonomian proyek panas bumi.
“Pengembangan energi panas bumi di Indonesia perlu strategi khusus untuk meningkatkan daya tarik komersial tanpa menaikkan harga jual listrik yang telah ditentukan pemerintah."
"Adopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi serta skala operasi yang lebih besar diperlukan untuk menurunkan biaya dan membuat proyek pengembangan lebih layak secara ekonomi,” kata Julfi Hadi.
Hal itu disampaikannya dalam paparannya mengenai strategi pengembangan panas bumi yang membutuhkan perubahan paradigma di kalangan pelaku industri dan pemangku kepentingan.
Julfi Hadi juga menekankan bahwa upaya menciptakan ekosistem yang ideal untuk percepatan pengembangan energi panas bumi memang membutuhkan kapasitas yang kuat dari pengembang panas bumi.
Dalam hal ini, skala usaha dan sumber daya yang dimiliki pengembang panas bumi menjadi kuncinya.
Baca Juga: Sampaikan Ambisinya Menuju Net Zero Emissions 2060, PLN Paparkan Sejumlah Upaya Strategis
“PGE dengan keunggulan kompetitifnya mampu memberikan dukungan untuk mewujudkan ekosistem yang ideal untuk percepatan pengembangan panas bumi."
"PGE memiliki sumber daya 3 GW di seluruh wilayah kerjanya yang 60%-nya merupakan aset panas bumi berkualitas tinggi. PGE memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi itu.”
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga merupakan elemen penting dalam menciptakan ekosistem yang ideal untuk pengembangan energi panas bumi. PGE juga bekerja sama erat dengan pemerintah untuk memastikan inisiatifnya sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
Baca Juga: DAHANA Ambil Langkah Strategis di IIGCE 2024, Memperluas Pasar Sektor Geothermal!
Selain itu, PGE bermitra dengan sejumlah perusahaan Tanah Air untuk manufaktur komponen utama pembangkit listrik panas bumi seperti heat exchanger dan cooling tower guna meningkatkan kandungan lokal dan menekan biaya.
Dukungan dari pemerintah berupa insentif fiskal dan non-fiskal, serta implementasi mekanisme cost recovery, sangat penting untuk mengurangi risiko investasi awal dan mempercepat pengembanan panas bumi.
"PGE berperan sebagai main engine dalam upaya Indonesia menuju energi bersih, tidak hanya dengan gagasan baru tetapi juga melalui tindakan nyata. Namun, PGE dan juga Pertamina tidak bisa bekerja dan menyelesaikan semua tantangan tersebut sendiri. Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi bersama-sama," tutup Julfi Hadi.***