"Risk management harus dijalankan dengan baik untuk memastikan kompetensi kita dalam mengelola industri migas yang penuh tantangan ini," jelasnya.
Baca Juga: Kepada Wamen ESDM, Satgas Nataru Pertamina Pastikan Ketersediaan Energi di Medan Aman
Acara ini mengangkat tema 'Meningkatkan Peran Manajemen Risiko untuk Keberlanjutan Pertumbuhan Investasi Perusahaan' dan menghadirkan para ahli risiko dari berbagai sektor.
Antonius Agusta, Konsultan Risk Management dari Deloitte Konsultan Indonesia, membahas tren risiko industri migas pada 2025.
Tantangan utama meliputi risiko supply and demand energi, disrupsi teknologi, isu ESG (Environmental, Social, and Governance), serta regulasi di negara eksplorasi.
"Industri migas menghadapi risiko kompleks yang dapat berdampak pada operasional, keuangan, dan keberlanjutan perusahaan," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, Aminudin, menyoroti pentingnya parameter jelas dalam pengambilan kebijakan agar terhindar dari pelanggaran UU Tipikor.
Ia menyatakan, "Ketika kebijakan diambil tanpa niat jahat atau konflik kepentingan, risiko penyimpangan bisa diminimalkan."
Baca Juga: The Sanur Raih 5 Sertifikasi ISO, Komitmen Menghadirkan Layanan Kesehatan Berstandar Internasional
Sayangnya, hingga kini aturan wajib terkait conflict of interest di BUMN belum diimplementasikan secara menyeluruh.
Sebagai perusahaan yang terdaftar di United Nations Global Compact sejak 2022, PHE terus berkomitmen pada aspek ESG dengan menerapkan Sepuluh Prinsip Universal UNGC.
Salah satu langkah konkret adalah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berstandar ISO 37001:2016, mendukung prinsip zero tolerance terhadap penyuapan.
Baca Juga: Prestasi Akhir Tahun 2024, PHR Produksi 2.350 BOPD dari Lapangan Pinang East
PHE juga memastikan operasionalnya dilakukan dengan tata kelola yang baik untuk menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.***