Kabar BUMN - PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura - Wamena Segmen Mamberamo - Elelim di Provinsi Pegunungan di Ballroom Gedung HK Tower, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Sebagai informasi HMTP merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dibentuk konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).
Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi dengan nilai fasilitasi pembiayaan maksimum sebesar Rp2,67 triliun ini dilakukan antara HMTP dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) sebagai Coordinating Banks.
Didukung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai bagian dari Joint Mandate Lead Arrangers and Bookrunners (JMLABs).
Struktur kredit sindikasi ini melibatkan lima pemberi fasilitas pembiayaan, yaitu BRI, SMI, BNI, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) yang bersama-sama menggelontorkan dana untuk pembangunan Jalan Trans Papua.
Plt. Direktur PT HMTP, Kun Hartawan Adi Satria mengatakan, penandatanganan ini lanjutan dari penandatanganan perjanjian kerja sama di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Juli 2024 lalu.
“Dengan penandatanganan ini, HMTP dapat menjalankan amanat pembangunan proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura - Wamena Segmen Mamberamo - Elelim sepanjang 50,14 KM yang dicita-citakan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto,” ujar Kun.
Lebih lanjut ia menambahkan, kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi dapat mengatasi tantangan dan mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia.
“Kami berharap semangat kerja sama ini terus terjaga hingga proyek dapat terselesaikan sesuai rencana sehingga bermanfaat bagi keberlanjutan masyarakat Papua dan Indonesia,” imbuh Kun.
Baca Juga: Masa Libur Natal dan Tahun Baru, Hutama Karya Fungsionalkan Empat Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena merupakan akses vital yang menghubungkan tiga provinsi dan delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Diharapkan, pembangunan ini mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi logistik, serta memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.