Kabar BUMN - Bulog terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk penyerapan gabah dan beras petani lokal.
Menyambut masa panen raya, Bulog telah merancang berbagai strategi penyerapan dari titik-titik panen di berbagai daerah.
Upaya ini mencakup optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia, seperti Sentra Pengolahan Padi dan Beras yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Mengoptimalkan Potensi Teknologi AI dalam Komunikasi BUMN: Dukungan SIG untuk Asta Cita Presiden
Selain itu, Bulog juga intensif berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di setiap wilayah kerja serta Mitra Kerja Pengadaan untuk memastikan proses penyerapan berjalan optimal di semua lini.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil terkait persiapan ini.
“Sambil menunggu keputusan berlakunya penyesuaian HPP untuk Gabah dan Beras yang terbaru hasil keputusan Rakortas 15 Januari 2025 nanti."
Baca Juga: Lost & Found KAI: Sepanjang 2024 Amankan Barang Tertinggal Senilai Rp 14 Miliar
"Bulog melibatkan stakeholders untuk mulai melakukan monitoring beberapa titik panen yang mungkin sudah dimulai menjelang panen raya yang diperkirakan dimulai pada Bulan Februari."
"Tim kami di lapangan sudah mempunyai data prakiraan panen sesuai KSA BPS dan data Luas Realisasi Tanam dari Dinas Pertanian dan saat ini terus kami pantau perkembangan tanamnya," ujar Suyamto.
Bulog juga telah menyiapkan titik pembelian gabah menggunakan fasilitas pengolahan sendiri maupun melalui kerja sama dengan mitra penggilingan.
Baca Juga: Bonderland Carnival Park: Destinasi Liburan Seru untuk Semua Kalangan di Malang, Ini Harga Tiketnya
Target penyerapan sebesar tiga juta ton pada 2025 menjadi salah satu prioritas utama, di mana pembentukan "Tim Jemput Gabah" menjadi langkah strategis agar proses penyerapan dapat berlangsung secara masif dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
Meski masih menggunakan HPP yang berlaku saat ini, Bulog tetap berupaya memenuhi target penyerapan dengan melibatkan koordinasi yang solid dari para pemangku kepentingan di seluruh wilayah.