Kabar BUMN - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengapresiasi rencana kerja sama antara BUMN dan sektor swasta dalam mendukung program tiga juta rumah, yang menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Erick, kolaborasi ini bukan hanya soal percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan proyek berjalan dengan transparansi dan kepercayaan.
"Kita sendiri sedang merapikan kerja sama dengan developer, yang menurut kita sebelumnya kurang baik, harus kita perbaiki," ujar Erick usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta (10/2).
Baca Juga: Selain Jangan Masukkan ke Bagasi Pesawat, Ini Cara Aman Membawa Perhiasan Selama Liburan
Erick menyampaikan, BTN sebelumnya telah mengambil langkah signifikan dalam menyelesaikan 118 ribu kasus sertipikat rumah yang belum terbit.
Hingga kini, sebanyak 80 ribu kasus telah dituntaskan dengan menggunakan dana internal BTN yang disiapkan dari dana pencadangan jika dana retensi developer tidak mencukupi.
Namun, masih terdapat 38 ribu kasus yang akan diselesaikan dalam tiga tahun ke depan dengan kebutuhan dana serupa.
"Ini 80 ribu sertifikat kita sudah selesaikan, dengan pendapatan atau keuntungan BTN, ini bukan uang pemerintah. Tapi, ke depan tidak bisa seperti ini terus.
"Kita harus kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat, orang kecil yang nyicil 20 tahun, 50% dari gajinya, selesai menyicil, sertifikatnya tidak keluar, atau pun rumahnya tidak jadi," ucap Erick.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait disepakati pentingnya payung hukum yang jelas dalam kerja sama BUMN dan swasta.
Baca Juga: 5 Fashion Item yang Wajib Dipakai untuk Nyaman Berlibur di Musim Hujan
Adapun rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kadin, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), dan Perumnas.
"Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena pelayanan kepada rakyat dan masyarakat itu merupakan kata kunci, dan kepercayaan publik menjadi sangat penting," ucap Erick.