Heru juga menegaskan bahwa layanan ASDP pada rute perintis merupakan bagian dari tanggung jawab nasional.
“Kami hadir bukan hanya sebagai operator transportasi, tetapi sebagai bagian dari kebijakan negara dalam menjamin konektivitas, ketahanan sosial, dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah 3T,” tegasnya.
Baca Juga: Pertamina Hadirkan Klinik Asy-Syifa di Lombok, Permudah Akses Layanan Kesehatan Berkualitas
Dukungan atas pemulihan konektivitas ke Enggano juga datang dari Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Dalam rapat paripurna DPR, ia menyebut bahwa Inpres Nomor 2 Tahun 2025 merupakan bentuk nyata ketegasan Presiden dalam menjamin hak konektivitas bagi seluruh warga negara.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap masalah pendangkalan pelabuhan.
Baca Juga: Pertamina Hadirkan Klinik Asy-Syifa di Lombok, Permudah Akses Layanan Kesehatan Berkualitas
“Indonesia adalah negara kepulauan, dan pelabuhan adalah urat nadinya. Jika akses laut terganggu, maka kesejahteraan dan ketahanan wilayah juga ikut terdampak. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah dan DPR ke depan,” ujarnya. ***