Setelah memenuhi kriteria, pengecer menandatangani surat pernyataan yang mengatur ketentuan penjualan, seperti larangan membuka kemasan atau menjual lebih dari dua kemasan per konsumen.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto, menegaskan bahwa pengawasan distribusi dilakukan secara ketat dan transparan.
“Kami sudah menerapkan sistem yang ketat dan transparan.
Baca Juga: BULOG dan Pemkab Kukar Pastikan Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan Kurban di Wilayah IKN
“Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen,” jelasnya.
Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui berbagai jalur distribusi: pengecer pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kios binaan pemerintah daerah dan GPM, kantor BUMN, serta instansi pemerintah.
BULOG memastikan distribusi merata hingga ke wilayah pedesaan sekalipun.
Melalui program GPM beras SPHP dan penyaluran Banpang, sinergi antara BULOG dan TNI menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan, menjaga kestabilan harga, dan melindungi daya beli masyarakat—sebuah langkah strategis menuju kemandirian pangan nasional.***