Menurut KPK, keberhasilan upaya pencegahan sangat bergantung pada keseriusan BUMN dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi yang diberikan.
Baca Juga: Komisi VI DPR RI Dukung ASDP Percepat Pengembangan Pelabuhan Merak
Dalam sesi diskusi, KPK menyoroti beberapa area prioritas perbaikan di lingkungan ASDP, seperti penguatan sistem pengadaan kapal, digitalisasi manajemen kapal, serta integrasi data manifest penumpang agar lebih andal dan akuntabel.
Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyatakan kesamaan visi dengan KPK.
Baca Juga: 971 Ribu Tiket Ludes di Libur Sekolah, ASDP Ingatkan Isi Manifest Sesuai KTP
Ia menegaskan bahwa integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.
“Bagi ASDP, membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.
"Oleh karena itu, langkah perbaikan sistem juga akan dibarengi dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini,” tegas Heru.
Baca Juga: ASDP Kembali Hidupkan Rute Strategis Bengkulu–Enggano, Mobilitas Warga 3T Kini Terkoneksi Lagi
Menanggapi isu manifest penumpang yang sering menjadi sorotan publik, Heru mengungkapkan bahwa ASDP akan segera menindaklanjuti rencana integrasi sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.
Namun, sesuai regulasi, tanggung jawab validasi dan pengawasan tetap berada di tangan regulator, yakni KSOP dan BPTD.
“ASDP mendukung penuh langkah-langkah pengawasan tersebut dan siap meningkatkan akurasi serta transparansi data yang dikelola,” ujarnya.
Selain itu, ASDP telah memiliki sistem Whistle Blowing sebagai bentuk nyata penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan komitmen terhadap lingkungan kerja yang transparan.