Kabar BUMN - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan inklusif dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Rumah Autis Tanjung Priok.
Bantuan ini menjadi bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung pembangunan sosial berkelanjutan, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Rumah Autis Tanjung Priok merupakan lembaga sosial yang menyediakan layanan pendidikan dan terapi bagi anak-anak dengan spektrum autisme di sekitar wilayah pelabuhan.
Saat ini, lembaga tersebut mendampingi sebanyak 56 anak berkebutuhan khusus berusia antara 3 hingga 17 tahun.
Selain cabang di Tanjung Priok, Rumah Autis juga memiliki tujuh cabang lain yang tersebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Jenis bantuan yang disalurkan mencakup pendanaan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta dana apresiasi untuk mendukung berbagai kegiatan anak-anak autis.
Baca Juga: Strategi Efisiensi IDESS, Pertamina Drilling Berhasil Tekan NPT dan Biaya Pengeboran
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada Jumat (1/8) langsung di Rumah Autis Tanjung Priok.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari dukungan rutin PTP Nonpetikemas terhadap lembaga tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan terapi.
Fiona Sari Utami selaku SM Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini menjadi bentuk komitmen perusahaan terhadap pentingnya pendidikan yang inklusif dan akses pendidikan yang setara.
Baca Juga: PTPN IV Regional III Dorong Transformasi Berkelanjutan Bersama Koperasi Petani Mitra
“Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Semoga bantuan ini dapat memberikan semangat baru bagi para pengelola dan anak-anak di Rumah Autis Tanjung Priok,” ujar Fiona Sari Utami dalam keterangan tertulisnya.
Saat ini, Rumah Autis Tanjung Priok masih beroperasi di sebuah gedung sewaan yang berlokasi di Jl. Enim 1. Gedung tersebut memiliki biaya operasional yang tinggi dan kontrak sewanya akan habis pada Juni 2025.