Kabar BUMN – Ketahanan energi nasional membutuhkan landasan kuat, salah satunya dengan memastikan pengamanan aset negara.
Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur dari Subholding Upstream Pertamina bersinergi bersama SKK Migas, Kementerian Keuangan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menggelar Monitoring dan Evaluasi serta Serah Terima Sertifikat Hak Siap Pakai (SHP) Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Juli 2025 di Yogyakarta.
Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Erie Yuwono, menegaskan bahwa "Sertifikasi ini adalah langkah fundamental dalam pengamanan aset negara, memberikan kepastian hukum dan mencegah upaya penguasaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab."
Penegasan ini menjadi inti dari kegiatan yang menyoroti pentingnya sertifikasi sebagai proteksi hukum atas aset strategis negara di sektor migas.
Sebanyak 54 sertifikat SHP atas tanah milik negara dengan total luas 945.865 meter persegi diserahkan secara resmi kepada Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur dalam kesempatan tersebut.
Aset-aset ini tersebar di tiga wilayah penting yakni Kabupaten Blora (Jawa Tengah), Bojonegoro (Jawa Timur), dan Banggai (Sulawesi Tengah). Pencapaian ini mencerminkan hasil kerja nyata dan progres signifikan pada Semester I tahun 2025.
Langkah selanjutnya juga telah disiapkan dengan matang.
Saat ini, masih ada 35 permohonan sertifikasi tanah lainnya yang tengah diproses, dengan target penyelesaian pada awal September 2025.
Baca Juga: Bangun Generasi Emas, DAMRI Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Anak Karyawan Berprestasi
Kepala Seksi PKKNL 1, Muhammad Abdus Salam, menyampaikan harapan bahwa MoU antara ATR/BPN akan mempercepat dan memperluas proses sertifikasi BMN Hulu Migas di masa mendatang.
Kantor Pertanahan turut memberikan dukungan dalam bentuk komitmen penuh untuk mempercepat proses.