Kabar BUMN — Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan distribusi LPG 3 kilogram oleh Pertamina Patra Niaga yang dinilai telah berjalan sesuai regulasi.
Penilaian ini terutama menyoroti kepatuhan harga eceran tertinggi (HET) dan ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan.
“Kami senang melihat tingkat kepatuhan pangkalan dalam menjual LPG 3 Kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta kesesuaian antara kuota alokasi dan realisasi penyaluran.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga dan Gubernur Jatim Sidak Bersama Pantau Kelancaran Distribusi BBM di Jember
"Secara umum, tidak ada masalah dalam ketersediaan,” ujar Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, saat melakukan pengawasan langsung di Kota Bengkulu, Rabu (6/8).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga melakukan uji petik distribusi LPG 3 Kg di 25 titik di Kota Bengkulu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan distribusi yang dilakukan di total 10 provinsi.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Tinjau Langsung Penambahan Pasokan BBM untuk Jember
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pangkalan telah menjual LPG 3 Kg sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.
Yeka juga menyoroti pentingnya keberadaan pengecer dalam rantai distribusi.
Menurutnya, peran mereka masih dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung akses antara pangkalan dan konsumen.
Baca Juga: Airbus Apresiasi Inisiatif Energi Bersih Pertamina Patra Niaga
“Kami mendorong agar transisi pangkalan di wilayah dengan dominasi masyarakat menengah ke atas untuk tidak lagi menjual LPG subsidi demi ketepatan sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan.