Kabar BUMN — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengambil langkah responsif dengan meniadakan aturan tiket Ferizy yang kadaluarsa bagi pengguna jasa di Pelabuhan Merak pada Minggu (31/8).
Kebijakan khusus ini diberikan untuk penumpang yang terdampak kondisi darurat lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, sehingga tetap bisa melakukan perjalanan meskipun sudah melewati jadwal keberangkatan yang tercantum di tiket.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa keputusan tersebut menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran layanan publik, terutama ketika masyarakat menghadapi keadaan tidak terduga.
Baca Juga: Ingin Menjelajah Laut tapi Tak Bisa Berenang? Cobain Sensasi Sea Walking di Bali!
“ASDP berupaya hadir dengan solusi yang memudahkan dan menenangkan hati pengguna jasa."
"Bagi kami, pelabuhan bukan hanya gerbang transportasi, tetapi juga ruang publik yang harus dijaga bersama demi kelancaran mobilitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi,” ujar Heru.
Heru juga menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian ASDP terhadap kenyamanan penumpang.
Baca Juga: Pertamina Tampilkan Tari Topeng Indramayu, Viral dan Banjir Pujian di Osaka Expo 2025
“Keselamatan dan ketenangan penumpang adalah prioritas utama kami. Dalam situasi darurat, ASDP memberikan relaksasi aturan agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan tanpa hambatan berarti,” jelasnya.
Sejalan dengan komitmen pelayanan prima, Pelabuhan Merak yang menjadi salah satu simpul transportasi tersibuk di Indonesia membutuhkan operasional yang lancar.
Sebagai ilustrasi, saat libur panjang maupun akhir pekan, pelabuhan ini bisa melayani lebih dari 80 ribu penumpang dan 10 ribu kendaraan setiap harinya.
Baca Juga: PT Timah Rayakan HUT ke-49 dengan Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga Opas Indah
Oleh karena itu, kelancaran aktivitas di Merak sangat penting bagi stabilitas mobilitas masyarakat dan kelangsungan distribusi logistik antarpulau.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, juga mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban, terutama karena pelabuhan merupakan objek vital nasional.
“Kami mengimbau pengguna jasa untuk tetap tenang, mengandalkan informasi resmi, serta selalu mematuhi arahan petugas di lapangan. Dengan begitu, suasana tetap kondusif dan operasional pelabuhan dapat berjalan optimal,” ujarnya.