Kabar BUMN – PT TASPEN (Persero) menunjukkan kepeduliannya terhadap proses perdamaian dan pembangunan sosial di Aceh dengan menyerahkan santunan tunai kepada 50 anak yang terdampak konflik.
Bantuan ini menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Operasional TASPEN, Tribuna Phitera Djaja, kepada Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, di Banda Aceh (30/10).
Penyerahan ini bertepatan dengan rangkaian kegiatan peringatan dua dekade Hari Damai Aceh.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Niaga dan BKP Teken MoU Kerja Sama Pengadaan Amonia
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TASPEN, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Turut hadir dalam momen tersebut Ketua BRA Jamaluddin, Asisten Pemerintahan Syakir, serta Branch Manager TASPEN Banda Aceh, Burmansyah.
Agenda ini menjadi bagian dari peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh yang diselenggarakan BRA sebagai refleksi perjalanan panjang menuju kedamaian di wilayah Aceh.
Corporate Secretary PT TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa “Kegiatan ini mencerminkan komitmen TASPEN untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki nilai sejarah dan semangat perdamaian seperti Aceh."
"Melalui program TJSL, TASPEN berupaya menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat ketahanan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar perdamaian Aceh,” ujar Henra.
Santunan tunai tersebut diberikan kepada 50 anak penerima manfaat dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta aspek kesejahteraan dasar.
Baca Juga: Brantas Abipraya Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Pembangunan Irigasi KSPP Wanam di Papua Selatan
Kehadiran bantuan tersebut diharapkan mampu membantu meringankan beban keluarga sekaligus mendorong semangat anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Hari Damai Aceh diperingati setiap 15 Agustus sebagai momentum penting dari penandatanganan MoU Helsinki 2005, yang menjadi simbol berakhirnya konflik dan dimulainya masa pembangunan yang lebih bermartabat serta damai bagi masyarakat Aceh.