Kabar BUMN – PERURI kembali menunjukkan perannya dalam memperkuat fondasi kepercayaan digital dan kedaulatan data nasional melalui keikutsertaan pada Bali Blockchain Summit (BBS) 2025 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, pada akhir Oktober 2025.
Forum internasional bertema “Blockchain for Protection and Sustainability: Building Digital Trust for a Sustainable Future” tersebut menjadi ruang temu antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga komunitas digital untuk mendorong penerapan teknologi blockchain yang aman sekaligus berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; Ketua UKP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital, Ridha Sabana; serta Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.
Para pemangku kepentingan dari berbagai sektor seperti pemerintah, akademisi, industri, komunitas teknologi, dan media juga terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Melalui forum kolaboratif ini, BBS 2025 menjadi penggerak langkah bersama dalam memperkuat ekosistem digital nasional yang aman, inklusif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Diskusi panel dan sesi berbagi wawasan menyoroti berbagai isu penting, mulai dari tata kelola data, keamanan identitas digital, hingga percepatan transformasi digital berbasis solusi blockchain.
Baca Juga: Edu Wisata Lontar Sewu, Tempat Santai Bernuansa Pedesaan yang Cocok untuk Keluarga
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menekankan bahwa forum ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat fondasi digital yang lebih merata.
“Bali Blockchain Summit merupakan momentum penting untuk mempertemukan ide, solusi, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan Indonesia, khususnya Kota Denpasar yang lebih inklusif, transparan, dan tangguh secara digital,” ujarnya.
Partisipasi PERURI di ajang ini mempertegas posisi perusahaan sebagai BUMN strategis dalam mendukung topik panel bertema “Data Sovereignty Post-PDP Law: From Regulation to DID Blockchain-Powered Implementation.”
Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti, hadir sebagai pembicara dengan membawa perspektif implementatif terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terutama dalam ranah keaslian identitas, keamanan digital, serta integritas data nasional.
Farah menegaskan bahwa penguatan kepercayaan digital adalah hal yang tak terpisahkan dari penerapan UU PDP di Indonesia.
“Era UU PDP menuntut kita tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga membangun sistem yang benar-benar memberikan kedaulatan data kepada warga."