Kabar BUMN – Indonesia melalui PT PLN (Persero) kembali menunjukkan aksi konkret dalam memperkuat posisi di pasar karbon global dengan meresmikan dua kerja sama strategis pada forum Seller Meets Buyer di Paviliun Indonesia dalam gelaran Conference of the Parties 30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (13/11).
Dalam agenda ini, PLN menandatangani Mutual Expression of Intent bersama Pemerintah Norwegia melalui Global Green Growth Institute (GGGI), serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan Jepang, Carbon Ex Inc.
Langkah ini mempertegas komitmen Indonesia dalam mempercepat pengembangan proyek rendah karbon sekaligus memperkuat fondasi pasar karbon global.
Baca Juga: Nyepi di Air Terjun Tibu Sampi, Bali, Keindahan Tersembunyi di Dalam Pemukiman Warga
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kolaborasi yang tercipta melalui forum tersebut menjadi bagian strategis dalam memperkuat kontribusi Indonesia terhadap upaya pengurangan emisi dunia.
”Bagi Indonesia, momentum ini sangat penting karena membuktikan kemampuan Indonesia mendukung pencapaian target global penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan perdagangan karbon di bawah Pasal 6 (Paris Agreement),” ujar Hanif.
Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menjelaskan bahwa PLN bersama Pemerintah saat ini mengemban peran kunci sebagai penggerak dan akselerator pasar karbon.
Baca Juga: Pertagas Perkuat Dukungan Pendidikan dan Kehidupan Sosial Lewat Bantuan Fasilitas Publik
Upaya tersebut dirancang untuk mempercepat transisi energi serta memperluas kolaborasi internasional dalam mitigasi perubahan iklim.
“Dunia tengah bergerak dengan langkah tegas menuju target Net Zero Emissions, dan Indonesia tidak terkecuali. PLN telah berkomitmen mencapai Net Zero Emissions pada 2060, sejalan dengan target nasional dan Paris Agreement."
"Untuk mencapai ambisi tersebut, kolaborasi bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan,” tutur Evy.
Evy menambahkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Dari jumlah tersebut, 76% atau 52,9 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan storage.