Sementara itu, Perwakilan Dinas Kementerian ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Puji Harjanto, menekankan pentingnya koordinasi agar pelaksanaan program migas di lapangan berjalan lancar.
Baca Juga: Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, Pilihan Ringkas untuk Rekan Kantor
Pandangan serupa disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, M. Ali Aripe, yang menyoroti urgensi keterbukaan data, koordinasi teknis, serta kepatuhan terhadap ketentuan zonasi ruang laut.
Dalam implementasi kegiatan pengeboran, PHKT menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dengan menerapkan praktik terbaik operasi hulu migas yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan.
Hal ini disampaikan oleh Sr. Engineer Drilling PHKT, Haryo Palgunadi, yang menjelaskan bahwa seluruh persiapan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan kerja, serta manajemen risiko sesuai karakteristik lapangan.
Baca Juga: PT TIMAH Terus Hadir di Aceh Tamiang, Distribusikan Genset hingga Perlengkapan Ibadah
“Momentum ini penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait rencana kegiatan pengeboran, risiko, dan mitigasinya,” ujarnya.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, PHKT berharap rencana pengeboran tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil optimal.
“Investasi hulu migas, seperti pengeboran sumur pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berganda bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah operasi, mendorong aktivitas ekonomi, menyediakan lapangan kerja, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkesinambungan, khususnya di Kalimantan Timur,,” pungkasnya. ***