Kabar BUMN – Pertamina EP (PEP) Papua Field berhasil meraih Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2026 berkat komitmen kuat dalam menjalankan tata kelola barang milik negara (BMN) secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan layanan lelang.
Acara pemberian penghargaan ini dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 4 Maret 2026.
Penghargaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong, khususnya untuk kategori Mitra Kolaborasi Terbaik dalam Pengamanan BMN Hulu Migas.
Baca Juga: Menuju Ekosistem Lebih Kuat, Konsolidasi BUMN Logistik Ditargetkan Tuntas Semester I 2026
PEP Papua Field diakui atas kerja sama dan pengelolaan aset yang efektif di wilayah Papua.
Plt Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, R. AY Indriasari Sundoro, memberikan apresiasi terhadap pencapaian ini.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tapi cerminan dari kerja nyata yang sudah dilakukan di lapangan. Tidak mudah menjaga aset BMN di wilayah Papua, mengingat tantangan geografis dan kompleksitas administrasi yang ada,” ujarnya.
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sorong, Denny Aseano, menambahkan bahwa kantor Pertanahan terus mendukung percepatan proses Sertifikasi Hak Pakai atas BMN, terutama yang dikelola oleh PEP Papua Field.
“Kepastian hukum atas tanah penting untuk menunjang kegiatan operasional yang berjalan stabil."
"Kami senang dengan kerja sama yang sudah terbentuk antara Kantor Pertanahan, DJKN, dan Pertamina EP, dan berharap ini bisa terus berjalan ke depan demi tertib administrasi pertanahan dan terjaganya aset-aset negara di Papua Barat Daya,” jelasnya.
Baca Juga: Permintaan Meningkat, Garuda Indonesia Tambah Penerbangan Jakarta–Amsterdam pada 24–25 Maret 2026
Field Manager Papua, Ardi, menekankan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh tim.
“Pengelolaan aset BMN bukan pekerjaan yang terlihat dari luar, tapi dampaknya sangat nyata terhadap kelancaran operasional,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ketika status tanah jelas, izin berjalan, dan koordinasi dengan pihak terkait berlangsung baik, kegiatan produksi dapat berjalan tanpa hambatan.