Kabar BUMN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggandeng Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret untuk mengamankan aset perusahaan yang juga aset negara untuk dapat dioptimalkan. Kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret (FIB UNS), dan Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi.
Selain itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Sejarah Dalam Upaya Pengamanan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut disaksikan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo di Gedung Dr. Prakosa UNS, Surakarta. Ruang lingkup PKS yang dipayungi MoU antara KAI dan UNS tahun 2017 berupa pemberian pelatihan mengenai sejarah kepemilikan aset KAI.
Tak hanya itu, pencarian dan pengumpulan data-data dan atau dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau bukti-bukti mengenai sejarah kepemilikan aset KAI; pemberian pendapat, pertimbangan, analisis, dan/atau kajian mengenai sejarah kepemilikan aset KAI; pendampingan dalam proses koordinasi, rapat pembahasan, pertemuan, dan presentasi dengan stakeholder dan pihak lainnya yang terkait mengenai sejarah aset KAI; serta pemberian dukungan saksi dan/atau ahli mengenai sejarah kepemilikan aset KAI.
Didiek Hartantyo selaku Direktur Utama KAI mengatakan, sebagai perusahaan yang memiliki sejarah panjang dan juga sebagai BUMN yang sahamnya dimiliki 100 persen oleh pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjaga berbagai aset perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kepentingan perusahaan maupun negara. “Kerja sama ini sejalan dengan salah satu program prioritas BUMN, peningkatan investasi dengan melakukan optimalisasi aset perusahaan dengan berlandaskan Good Corporate Governance,” kata Didiek.
Didiek berharap, kerja sama antara PT KAI dan UNS bisa menjadi pedoman bersama dalam mengkaji dan menelusuri lebih dalam tentang kebenaran sejarah, khususnya terhadap kepemilikan aset KAI dalam rangka pengamanan aset KAI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KAI memiliki Aset Non Railway yaitu aset yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan operasional perjalanan kereta api di antaranya aset tanah, rumah perusahaan, dan bangunan dinas.
Dengan total aset sekitar 270 juta m2, di mana sampai dengan saat ini baru 49 persen yang telah bersertifikat atau sekitar 131 juta m2. KAI akan terus berupaya mengoptimalkan aset yang dimiliki melalui program sertifikasi dan penertiban. KAI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan luas aset yang tersertifikat pada setiap tahunnya, dengan tujuan utamanya adalah mengamankan aset yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh negara.
“Pembangunan tata kelola dalam optimalisasi lahan KAI agar semakin meningkat baik melalui komersialisasi aset, pengembangan kawasan stasiun, pembangunan kawasan Transit Oriented Development, dan pengembangan-pengembangan lainnya. Dukungan data dan informasi dari hasil kajian diharapkan bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk selalu bekerja sama menjaga seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Sehingga dapat terus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi KAI serta masyarakat luas dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik,” Didiek mengakhiri.
