Kabar BUMN - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan pertemuan dengan Menteri ATR atau Kepala BPN untuk memperkuat pengamanan aset KAI dengan dukungan penuh dari pemerintah. Pertemuan ini dilakukan oleh Didiek Hartantyo selaku Direktur Utama PT KAI dengan Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“KAI mengharapkan dukungan dari Bapak Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian berbagai permasalahan aset yang ada di wilayah KAI. Salah Satu di antaranya yaitu pendudukan aset oleh pihak-pihak yang tidak berhak dalam kurun waktu yang lama bahkan berkeinginan untuk menguasainya,” tutur Didiek.
Oleh karena itu, untuk mengamankan aset tersebut, KAI terus melakukan penertiban aset dengan dibantu oleh aparat kewilayahan dan kepolisian sehingga prosesnya berjalan dengan lancar. KAI telah melakukan penertiban asetnya berupa tanah seluas 527.952 m2 dan bangunan seluas 37.147 m2 di wilayah kerjanya seperti di DKI Jakarta, Sumatra Barat, dan Jawa Tengah hingga Agustus 2022.
Adapun bangunan yang telah ditertibkan yaitu berupa kios, rumah perusahaan, bangunan dinas, dan bangunan liar. Melalui penertiban tersebut, KAI telah menyelamatkan asetnya senilai Rp1,02 triliun. Di samping itu, KAI juga meminta Kementerian ATR/BPN agar dapat terus memberikan dukungan terhadap program penyertipikatan aset KAI yang selama ini telah berjalan baik.
Tercatat, hingga Agustus 2022, luas tanah KAI yang telah bersertipikat yaitu 144 juta m2 atau 53% dari total luas tanah KAI yaitu 270 juta m2. Pada 2022, pembuatan sertifikat aset ditargetkan dapat mencapai seluas 3,9 juta m2 dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,6 juta m2.
Selain penertiban dan pembuatan sertifikat aset, KAI juga terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Belanda untuk mendapatkan dokumen asli tentang aset-aset KAI. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik KAI sejak dulu.
Dengan adanya kolaborasi KAI, Kementerian ATR/BPN dan berbagai pihak ini, akan semakin memperkuat KAI jika terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang mengklaim aset KAI misalnya, Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara (APRTN), Forum Penghuni Rumah Negara (FPRN), dan aliansi, forum, atau paguyuban lainnya.
“Dengan penyertipikatan dan penjagaan seluruh aset KAI, maka amanah pemerintah kepada kami untuk mengamankan aset-aset negara, betul-betul bisa tertata dengan baik,” kata Didiek.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pada pertemuan tersebut pihaknya ingin mendengarkan secara langsung apa yang menjadi permasalahan di KAI. Menurutnya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar jalur kereta api yang harus ditertibkan. “Permasalahan KAI akan coba diselesaikan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu permasalahan aset yang ada di masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut Hadi juga mengapresiasi kemajuan yang dicapai KAI. Ia menilai kereta api adalah transportasi yang memiliki keunggulan dalam kenyamanan dan ketepatan waktu. “Saat ini saya sering menggunakan kereta api untuk berpergian karena ketepatan waktunya. Makanan selama dalam perjalanan juga enak rasanya,” tutup Hadi Tjahjanto.
