FH BUMN Gelar Sertifikasi Public Relations Batch X, Mantapkan Kompetensi Praktisi Humas BUMN

Kabar BUMN — Melanjutkan keberhasilan dari batch-batch sebelumnya, Forum Humas BUMN (FH BUMN) kembali menggelar Sertifikasi Public Relations Batch X bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia (LSPPRI).

Acara ini diselenggarakan pada Rabu (25/6/2025), di Jakarta dan diikuti puluhan praktisi humas dari berbagai BUMN.

Program sertifikasi ini bertujuan memperkuat kompetensi praktisi komunikasi di lingkungan BUMN melalui uji profesional yang terstruktur dan terverifikasi.

Baca Juga: Ngobrol Asyik ala FH BUMN dengan Mahasiswa Komunikasi, Mengisi Gap Antara Pendidikan dan Kebutuhan Korporasi

Dalam sambutannya, Talent Development FH BUMN, Dian Sovana, mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengikuti program serupa pada Batch VIII, meskipun saat itu ia sudah menduduki posisi senior.

“Saat itu saya sudah memimpin beberapa VP, corcom, dan sekretariat perusahaan, tetapi saya merasa ilmu saya belum cukup.

"Dan di sertifikasi ini saya diuji, diberi arahan, dan lainnya, sehingga saya semakin paham,” ungkap Dian, yang kini menjabat SVP Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero).

Baca Juga: FH BUMN Sport’s Day With Media, Ajang Mempererat Relasi Forum Humas BUMN dengan Media

Dian menyampaikan, dari proses sertifikasi yang dilaluinya, ia menyadari salah satu kelemahan umum di kalangan humas BUMN, yakni konsistensi dan kepatuhan dalam mengumpulkan evidence atau dokumentasi pribadi.

“Sertifikasi ini membuktikan kompetensi kita,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua LSPPRI Muslim Basya menegaskan pentingnya evidence atau portofolio sebagai alat uji kompetensi sekaligus indikator pengembangan karier praktisi humas BUMN.

Baca Juga: Diskon Tiket KAI Masih Tersedia, Nikmati Potongan Harga hingga 30 Persen sampai 31 Juli 2025

“Portofolio ini menjadi bukti-bukti bahwa kita pernah mengerjakan tugas-tugas tertentu. Dan ini akan mempermudah atasan menilai kita,” jelas Muslim.

Sertifikasi Batch X ini diikuti oleh 62 praktisi humas dari 18 BUMN, dengan dukungan dari 14 asesor.