Sebagai Perlindungan Hukum, Kemenkumham Jabar Dorong Pelaku Usaha Daftarkan Merek Dagangnya

Kabar BUMN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendaftarkan merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual (HKI).

Hal tersebut dinilai penting karena dapat memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang dihasilkan para UMKM.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Andika Dwi Prasetya mengatakan para pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagang semakin tinggi.

Baca Juga: 5 Makanan Ini Baik Dikonsumsi Jika Ingin Mengurangi Risiko Pikun Seiring Bertambahnya Usia

Peningkatan merek dagang yang didaftarkan itu disebabkan para pelaku usaha yang sudah menyadari pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Selama tahun 2022 saja merek dagang yang didaftarkan pemiliknya atau pelaku usaha berjumlah sekitar 13.600 merek. Sedangkan pada 2023 hingga April, sudah sekitar 9.800 merek dagang yang didaftarkan pelaku usaha.

Sejauh ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk mendaftarkan merek dagang pelaku UMKM. Salah satu program yang diusung adalah satu desa memiliki satu produk merek dagang yang didaftarkan.

Baca Juga: Manfaatkan Potensi EBT di Flores, PLN Kembangkan PLTP Ulumbu

Saat ini telah mencatat ada sekitar 6.000 desa di Jawa Barat dan memiliki sekitar 100 ribu pelaku UMKM. Selain di desa, Kemenkumham juga mensosialisasikan program itu di sekolah dan kampus.

"Pelaku UMKM harus dikawal perlindungan hukum terhadap produk mereka. Jawa Barat terbesar kedua untuk potensi merek dagang,” kata Andika di Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Antara News, Kamis 18 Mei 2023.

Andika mengatakan proses pendaftaran merek dagang sudah diatur dan bisa diikuti secara bertahap. Selain ke Kemenkumham secara langsung, pendaftaran merek dagang bisa dilakukan melalui dinas terkait.

"Untuk mendukung kebijakan pemerintah atas Gerakan Nasional ‘Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri’ di 2023, DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) memiliki salah satu program unggulan gerakan One Village One Brand atau satu wilayah satu merek," kata Andika.***