PT Berdikari Percepat Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Malang, Siapkan Fondasi Industri Perunggasan Nasional

Kabar BUMN - PT Berdikari terus mempercepat realisasi Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) yang kini memasuki tahap lebih konkret.

Setelah menggelar Focus Group Discussion (FGD), perusahaan BUMN peternakan tersebut langsung menurunkan tim ke lapangan untuk meninjau perkembangan proyek di Malang, Selasa (12/5/2026).

Peninjauan lapangan dilakukan PT Berdikari bersama tim ahli yakni Dr. drh. Trioso Purnawarman, M.Si dan Ir. Sahrul.

Baca Juga: PT TIMAH Gelar Senam Sehat di Tins Green Garden Forestree, Warga Antusias Nikmati Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Pembibitan, Hari Suhada, guna memastikan proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi berjalan kokoh dalam implementasinya.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyiapkan fondasi industri perunggasan nasional yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

PT Berdikari memastikan setiap aspek dalam Feasibility Study (FS) dan site plan proyek disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar implementasi berjalan matang, terukur, serta sesuai kebutuhan industri.

Baca Juga: PT Sucofindo Buka Lowongan Magang 2026, Mahasiswa Bisa Daftar Posisi Environmental Certification Intern

Rekomendasi dari tim pakar dinilai menjadi bekal penting agar program Hilirisasi Ayam Terintegrasi dapat berjalan sesuai regulasi sekaligus menjadi salah satu pilar baru ketahanan pangan nasional berbasis protein hewani.

Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, menyebut proyek tersebut sebagai langkah besar perusahaan dalam membangun ekosistem peternakan yang saling terintegrasi.

“Melalui proyek HAT, kami ingin memperkuat kemandirian industri perunggasan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas peternak rakyat dan memperkuat kemandirian industri perunggasan nasional melalui ekosistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir,” ujar Maryadi.

Baca Juga: Rekomendasi Tempat Makan di Kawasan Dago, Bandung

Menurutnya, langkah tersebut juga selaras dengan semangat pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026.

Selain itu, hadirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 dinilai memberikan arah sekaligus memastikan sektor pertanian dan peternakan nasional bergerak dengan tata kelola yang tertib dan standar usaha yang terukur.