Hal yang akan dilakukan yaitu kajian terhadap program antikorupsi di Pelindo, whistleblowing system, pelatihan khusus Satuan Pengawas Internal, pelatihan untuk mengidentifikasi individu berisiko tinggi (high risk), serta evaluasi penerapan ISO:37001 yang menyangkut Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Baca Juga: Sebiru Permukaan Air Laut, Danau Fenomenal Ini Berada di Belantara Hutan Hujan Tropis Sumatera
Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII), Felia Salim menyatakan bahwa bentuk kerja sama ini melibatkan proses penilaian, di mana Pelindo akan menerima evaluasi mengenai tata kelola dan upaya pencegahan korupsi.
“Salah satu kegiatan dari TII, kita melakukan asesmen terhadap program-program yang terkait antikorupsi, governance, whistleblowing system di perusahaan-perusahaan BUMN. Boleh dikatakan bahwa sejak tahun 2018, Pelindo sudah termasuk di 20 teratas, sudah cukup baik. Saya yakin sekarang akan lebih baik lagi,” ungkap Felia.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, TII berperan untuk mendorong partisipasi publik dalam menciptakan tata kelola di BUMN yang lebih baik dan berintegritas.
Baca Juga: Relawan Bakti BUMN, IDSurvery Genjot Literasi Digital Desa Wisata
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menambahkan bahwa kerja sama dengan kedua lembaga antikorupsi ini merupakan langkah nyata Pelindo memerangi korupsi di pelabuhan.
Melalui penguatan pemahaman akan pencegahan korupsi, diharapkan setiap individu yang bekerja di pelabuhan akan lebih peka dan responsif terhadap prinsip-prinsip integritas.
“Dengan adanya kedua kerja sama ini, kami menegaskan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri. Dan kepada Pelindo Group, tolong pastikan dalam melakukan proses layanan harus menjaga integritas, siap untuk diawasi, siap untuk dilihat. Apabila ada hal yang tidak baik di Pelindo dimanapun berada, bisa dilaporkan langsung kepada saya, melalui whistleblowing system,” tegas Arif.***