Kabar BUMN - Peruri menggelar pertemuan untuk membahas kesiapan sebagai GovTech Indonesia di Balai Subono Mantofani, Kantor Peruri, Jakarta pada Jumat (26/1/2024).
Dalam pertemuan ini, hadir para pejabat eselon I dari kementerian serta lembaga terkait.
Mulai dari Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, KemenPAN-RB, KemenKominfo, Kemendikbudristek, dan Kemenkes.
Sementara dari lembaga hadir Bappenas, BPKP, BSSN, dan POLRI.
Saat ini, Peruri tidak hanya ditugaskan Pemerintah di bidang usaha percetakan sekuriti saja.
Mengikuti perkembangan tekonologi, Peruri kini juga ditugaskan sebagai penyedia jasa digital sekuriti.
Baca Juga: Sukses Jalani Transformasi Digital, Kini Peruri Siap Jalani Penugasan Sebagai GovTech Indonesia
Hal itu lah yang menjadi basis transformasi Peruri untuk saat ini.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82/2023, Peruri mendapatkan tugas baru yang lebih luas di bidang transformasi digitalisasi pemerintah.
"Saat ini Peruri sedang menyiapkan kemampuan teknis, pengembangan produk, teknologi, dan operasional.
Baca Juga: Peruri Menjadi Garda Terdepan Transformasi Digital Pemerintah Sebagai GovTech Indonesia
"Semua ini harus didukung oleh pengelolaan talenta, kepatuhan (compliance) baik dari sisi administrasi, legalitas kontrak, dan perjanjian-perjanjian.
"Peruri juga akan melakukan penyesuaian terhadap RJPP untuk 5 tahun ke depan," kata Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, seperti dikutip KabarBUMN.com dari Instagram @peruri.indonesia, Minggu (28/1/2024).