Seperti TOS (Terminal Operating System) untuk mendukung layanan petikemas, PTOS-M (Pelindo Terminal Operating System Multipurpose) untuk mempekuat layanan non petikemas, dan Phinnisi untuk sistem operasi layanan kapal.
“Bagi Pelindo, keberhasilan kinerja operasional tidak lepas dari standarisasi layanan dan pengelolaan manajemen yang efektif dari seluruh insan Pelindo."
"Selain itu, Pelindo juga telah mengambil langkah strategis di tahun 2023 dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti TOS, PTOS-M dan Phinnisi untuk meningkatkan efisiensi operasional.” ujar Arif.
Baca Juga: Mengenal E-balita, Platform Canggih untuk Mengawasi Kesehatan Anak dari PLN Icon Plus
Paska merger, kecepatan layanan bongkar muat di sejumlah pelabuhan meningkat.
Sebagai contoh di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan, jumlah bongkar muat naik lebih dari dua kali lipat dari 20 boks hingga 60 boks per kapal per jam.
Selain itu, di Terminal Peti Kemas Ambon, kecepatan bongkar muat naik hampir tiga kali lipat, dari 12 boks menjadi 35 boks dalam kondisi optimum.
Menurut Steven, Direktur Tanto Intim Line, kecepatan pelayanan itu akhirnya mempengaruhi biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan pelayaran dan pemilik barang.
Baca Juga: Menikmati Kuliner Unik Es Goyobod, Minuman Khas Bandung yang Memiliki Sejarah Panjang
Sebagai contoh, biaya bahan bakar jauh berkurang karena waktu sandar berkurang dari 2-3 hari menjadi hanya sehari.
“Dulu perjalanan Surabaya-Makassar-Sorong bisa sampai 10 hari, sekarang sudah bisa seminggu. Ini bisa reduce cost lumayan. Dengan digitalisasi, proses pembayaran juga lebih transparan” katanya.
Direktur PT Serakoy Raya Ernest Montolalu selaku pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau forwarding menyebut layanan pengurusan dokumen dilakukan secara daring dan proses pengambilan barang yang semakin mudah, cepat dan tersistem dengan baik.
Hal tersebut dikarena ada sistem IBS (Integrated Billing System) yang menampilkan informasi kepada pengguna jasa tentang jadwal kedatangan kapal, bahkan informasi posisi barang.
Hal ini sejalan dengan program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) untuk mendorong pencegahan tindak korupsi di lingkungan pelabuhan.