Waskita Karya mendapatkan persetujuan penjaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp8,07 triliun. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Pemerintah antara PT Waskita dengan Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) tentang penyelesaian pinjaman sindikasi.  Penandatanganan perjanjian ini dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Destiawan Soewardjono, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Prosesi penandatanganan dilakukan pada hari Jumat (29/10) di Capital Place Building lantai 7, Jakarta Selatan. Prosesi penandatanganan perjanjian ini juga disaksikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Hendrika Nora Osloi Sinaga, dan perwakilan dari Bank Himbara. Lucky Alfirman selaku Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan menyambut baik adanya kerjasama antara PT Waskita dan PT PII ini. “Kami ingin mendorong dan memastikan Waskita Karya agar melakukan upaya terbaik dan menjaga Good Corporate Governance (GCG) pada penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ucapnya dalam sambutan. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur kementerian BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinaga. “Kementerian BUMN senantiasa memberikan dukungan dan melakukan monitoring atas program-program yang sedang dijalankan saat ini. Kami berharap semoga kegiatan hari ini dapat meningkatkan keyakinan dan optimisme dari semua pihak terhadap proses restrukturisasi dan penyehatan Waskita Karya,” imbuhnya. “Kami yakin dengan ikhtiar kita bersama dan dengan koordinasi yang baik, kita semua dapat mewujudkan Waskita untuk kembali kuat, kokoh dan sehat untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional,” ujarnya. Sementara itu Muhammad Wahid Sutopo selaku Dirut PT PII mengatakan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai agen pembangunan telah mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. “Diharapkan dengan dukungan penjaminan pemerintah ini, dapat melanjutkan dan mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan dalam program PEN ini,” ungkapnya. Sementara itu, bagi Destiawan Soewardjono selaku Dirut PT Waskita Karya, kerjasama dengan PT PII ini merupakan salah satu bentuk dukungan fiskal pemerintah. “Dengan adanya penjaminan Pemerintah, maka plafon fasilitas kredit bank yang sebelumnya telah ditandatangani dengan bank-bank Himbara akan berlaku efektif. Bagi kami, penandatanganan ini merupakan bentuk konkret dukungan fiskal pemerintah terhadap  PT Waskita Karya (Persero) Tbk.," paparnya.  Fasilitas kredit ini telah dijamin oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.211/PMK.08/2020. "Dukungan ini akan memberikan tambahan modal kerja bagi Perseroan dalam rangka perolehan kas dari termin proyek. Selain itu, utang vendor secara bertahap akan terbayar sehingga total exposure utang akibat penjaminan pemerintah dan fasilitas bank ini akan menurun,” ungkapnya.  Lebih lanjut, Destiawan juga mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan 8 streams penyehatan PT Waskita Karya. “Penjaminan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan 8 streams penyehatan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan sudah terealisasi 100 persen untuk penjaminan sehingga keuangan Perseroan semakin baik, bahkan sejumlah proyek terakselerasi dengan pesat,” pungkasnya. Selain penjaminan ini, aspek lainnya dalam 8 streams penyehatan PT Waskita adalah Penyertaan Modal Negara yang diharapkan dapat direalisasikan pada Desember tahun ini. Destiawan optimistis bahwa perjanjian ini akan dapat meningkatkan kapasitas modal kerja Perseroan dalam menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan serta dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.