Kabar BUMN – Di tengah upaya mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Indonesia menorehkan langkah penting dengan menerbitkan orange bond perdana pada pertengahan tahun 2025.
Instrumen inovatif ini bukan diterbitkan oleh sektor swasta, melainkan oleh lembaga keuangan milik negara, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang dipercaya menjadi pionir dalam peluncuran obligasi oranye di Tanah Air.
Peluncuran orange bond ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Impact Investment Exchange (IIX) yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2024 lalu.
Baca Juga: PT MUM Buka Lowongan Posisi Security Gedung di Menara PNM, Jakarta Selatan
Obligasi oranye hadir sebagai bentuk instrumen investasi baru yang ditujukan untuk mendanai program-program SDGs, dengan fokus khusus pada isu kesetaraan gender.
Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Yanuar Nugroho, mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam pendanaan program SDGs yang diperkirakan mencapai Rp24.000 triliun.
Menurutnya, hal ini mendorong perlunya pendekatan-pendekatan pendanaan yang lebih kreatif.
Baca Juga: PNM Cabang Garut Tebar Kepedulian Lewat Santunan Anak Yatim, Wujud Rasa Syukur dan Komitmen Sosial
"Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality," tutur Yanuar dalam media briefing di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Tak hanya menjadi alternatif sumber dana, orange bond juga diharapkan dapat mendorong inklusi sosial ekonomi.
Melalui obligasi ini, akses keuangan yang lebih besar bisa diberikan kepada perempuan dan kelompok yang selama ini termarjinalkan, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelibatan sektor swasta.
Baca Juga: PNM Donasikan 60 Kg Jeans Layak Pakai Lewat Aksi RE3 untuk Dukung UMKM Fashion Daur Ulang
"Kami memang aspirasinya 2025, kita harap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi.
"Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” jelas Yanuar.