Kabar BUMN - PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penandatanganan dilakukan pada 4 Desember 2025 lalu bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan dihadiri jajaran pimpinan kementerian, OIKN, dan konsorsium pelaksana proyek.
Kawasan MA dikerjakan oleh Hutama Karya melalui KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di atas lahan 79.179 m² dengan luas bangunan 55.752 m².
Fasilitas ini mencakup ruang sidang, pusat layanan publik, serta konektivitas dengan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal.
Desain arsitekturnya mengusung konsep modern dengan sentuhan nusantara, termasuk panel fasad bermotif Talawang Dayak sebagai simbol perlindungan keadilan.
Material lokal seperti batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis digunakan untuk memperkuat identitas kawasan.
Baca Juga: Prediksi Tren Kuliner Tahun 2026, Semakin Aneh Rasanya, Anehnya Semakin Dicari
Bangunan juga menerapkan konsep panggung (pilotis) serta Intelligent Sun Control System untuk efisiensi energi.
Pembangunan kawasan MPR dilaksanakan oleh KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP dengan total luas konstruksi 74.196 m².
Area ini terdiri atas Gedung MPR, museum, masjid, dan fasilitas pendukung lain yang terhubung ke Plaza Demokrasi.
Baca Juga: ANTAM Resmikan Fasilitas Daycare di Kantor Pusat, Ciptakan Lingkungan Kerja yang Nyaman
Gedung MPR dirancang dengan karakter institusional yang kuat, memadukan konsep rumah panggung, aksen Wastra Nusantara pada area penyambutan, serta prinsip Breathable yang membuat bangunan terasa lebih terbuka.
Kawasan ini juga dilengkapi fitur berkelanjutan seperti sky garden, panel surya, dan rainwater harvesting, menjadikannya ikon legislatif baru di IKN.