Kabar BUMN - Sejak hari pertama kejadian bencana di wilayah Sumatra, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) bersama pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan dan percepatan pemulihan prasarana perkeretaapian yang terdampak.
Selama 5×24 jam nonstop, KAI melakukan pemulihan jalur secara intensif guna memastikan distribusi logistik serta mobilitas masyarakat tetap terjaga di tengah keterbatasan akses transportasi darat.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa gangguan prasarana akibat bencana terjadi pada 13 titik di tiga jalur utama, yakni lintas Pelabuhan–Medan, Medan–Binjai, serta Tebing Tinggi.
Kejadian bermula pada Jumat, 28 November 2025, dan langsung ditangani sejak hari pertama melalui pengerahan personel, peralatan berat, serta rekayasa teknis di lapangan.
Bobby menceritakan, meski kondisi lapangan sangat berat akibat curah hujan tinggi dan akses terbatas, tim KAI tetap bekerja tanpa henti.
“Atas instruksi pemerintah untuk segera memulihkan fasilitas publik, KAI bersama pemerintah melakukan upaya quick recovery secara senyap agar jalur kereta api dapat kembali berfungsi dan melayani masyarakat,” ujar Bobby.
Baca Juga: Tahun Baru di Beranda Sumatra, ASDP Gelar Perayaan Spektakuler di Bakauheni Harbour City
Pada tahap awal, KAI memfokuskan upaya pada asesmen menyeluruh dan penanganan darurat di titik-titik kritis.
Meski belum seluruh jalur dapat dilalui secara normal, perjalanan dan distribusi logistik mulai dijalankan secara bertahap sejak H+1. Upaya ini dilakukan secara konsisten hingga seluruh jalur kembali beroperasi normal dalam waktu 5×24 jam.
Hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan prasarana berupa genangan banjir, longsoran, serta gogosan akibat tergerus aliran air.
Baca Juga: Dapat Mandat dari ESDM, WIKA Bangun Pipa Gas Sepanjang 279 Km untuk Ketahanan Nasional
Penanganan dilakukan bertahap sesuai karakteristik kerusakan di lapangan, dengan waktu pemulihan mulai dari kurang dari 24 jam hingga maksimal lima hari.
Menurut Bobby, percepatan pemulihan jalur ini berdampak signifikan bagi masyarakat, khususnya saat sejumlah akses jalan darat masih tertutup atau belum sepenuhnya pulih.