Kabar BUMN - PT TIMAH (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperbarui Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
Upaya ini dilakukan agar program yang dijalankan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Baca Juga: Cek Ketahanan Pangan, DPR RI Kunjungi Gudang BULOG Sunter
Dalam proses penyusunannya, PT TIMAH melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Hal ini bertujuan agar program pemberdayaan yang dirancang lebih tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan di daerah. Keterlibatan banyak pihak juga menjadi kunci agar hasil perencanaan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak. Forum ini digelar di Gedung Cassiterite, Timah Learning Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi terbuka antara perusahaan dan stakeholder.
Baca Juga: Peringatan May Day Lebih Seru dengan Turnamen Sepak Bola di PTPN IV Regional III
Peserta forum terdiri dari berbagai unsur penting, mulai dari Pemerintah Kabupaten Bangka hingga perwakilan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, organisasi masyarakat, akademisi, media, serta pihak terkait lainnya. Kehadiran mereka memperkaya perspektif dalam penyusunan RIPPM.
Melalui diskusi ini, PT TIMAH bersama pemerintah daerah menyelaraskan dokumen RIPPM dengan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan diharapkan lebih terukur, tepat guna, dan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.
Baca Juga: Tempat Makan Tradisional yang Ndeso di Gunungkidul, Menu Lezat dan Harga Terjangkau
RIPPM PT TIMAH mencakup delapan pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan masyarakat, serta infrastruktur.
Pada pembaruan kali ini, fokus pembahasan mengerucut pada sektor prioritas seperti pendidikan, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan infrastruktur.