BULOG Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Kabar BUMN - Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh BULOG bebas dari kepetingan apapun.

Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden mengecek ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Meger Klaten pada Rabu (31/1) dan di Gudang Bulog Telukan Sukoharjo kemarin (1/2).

Dimana dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan langsung Bantuan Pangan tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir.

Baca Juga: Penyaluran Bantuan Pangan di Yogyakarta Dihadiri Presiden, BULOG Terima Apresiasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono X

“Kami mengamati bahwa Bantuan Pangan yang sedang disalurkan ini seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah Pemilihan Umum yang saat ini sudah di depan mata.

"Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog dan kami tetap konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan sesuai ketentuan.

"Sehingga tujuan mulia program ini dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga: BULOG Penuhi Kebutuhan Pangan 1/3 Penduduk Indonesia Melalui Bantuan Pangan

"Juga sebagai alternatif pemerintah untuk mengurangi tekanan gejolak harga sebagai dampak dari bencana Elnino yang melanda seluruh dunia,” kata Bayu.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pelaksanaan Bantuan Pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun.

Dirinya menekankan bahwa pelaksanan Bantuan Pangan yang telah berjalan dari tahun lalu ini akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Baca Juga: Info Magang di BUMN dapat Uang Saku, Perum BULOG Buka 65 Lowongan dengan Berbagai Benefit

“Pelaksanaan Bantuan Pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti.

"Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu. Tidak, tidak begitu.